Jan 08
26
Benteng Ketahanan Pangan Indonesia Rapuh
Akhir-akhir ini Indonesia diributkan oleh kenaikan berbagai bahan pangan yang sebelumnya hanya terjadi menjelang hari tertentu saja seperti lebaran. Namun kenaikan harga kedelai, terigu, minyak kelapa, dll menjadi heboh karena kenaikannya sangat bombastis, melebihi kenaikan yang terjadi pada hari-hari tertentu tersebut karena ketidakstabilan harga yang terjadi bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika tidak ada langkah tepat dan cepat mengatasinya.
Dahulu Indonesia pernah dicap sebagai negara swasembada beras sekitar tahun 1984, sekarang predikat tersebut berubah menjadi pengimpor beras terbesar di dunia dengan nilai impor lebih dari 2 juta ton setiap tahunnya. Stock pangan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari stock pangan dunia. Lihat saja, betapa Indonesia harus memutar halaun mengimpor beras dari negara lain karena Vietnam dan Thailand (tahun lalu) terkena bencana banjir parah sehingga terjadi banyak kegagalan panen beras. Sehingga mereka harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri yang ternyata masih belum mencukupi.
Masalah pangan juga terjadi dimana-mana. Australia mengalami kekeringan parah yang salah satu dampaknya produksi gandum menurun drastis. Argentina justru mengalami kegagalan panen gandum akibat musim dingin yang hebat. Amerika sebagai penghasil jagung transgenik terbesar di dunia mengalami persoalan dilematis. Di saat maraknya konversi bahan bakar nabati (BBN) menggunakan jagung, harga jagung pun meroket, sehingga petani kedelai dan gandum di AS lebih memilih menanam jagung. Harga jagung diperkirakan mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir, kedelai dalam 35 tahun terakhir dan gandum sepanjang sejarah di tahun 2008 ini. Dalam tempo kurang dari empat tahun, harga gandum meningkat hampir 300 persen. Padahal stock global gandum mencapai titik terendah dalam 26 tahun terakhir.
Indonesia sebagai produsen mie instant terbesar di dunia tentunya terpengaruh dengan kenaikan gandum, juga produsen roti dan segala makanan yang berbahan gandum. Hal itu karena Indonesia 100 persen mengimpor dari negara lain, terutama dari AS dan India.
Tampaknya satu demi satu benteng ketahanan pangan kita mulai runtuh. Runtuh karena diruntuhkan oleh bangsa lain, dan yang lebih parah adalah runtuh akibat kesalahan kita sendiri.
Seperti halnya yang terjadi pada industri pengolahan susu (IPS). Titik balik kehancuran susu berawal ketika pemerintah menandatangani letter of intent (LoI) dengan IMF. IPS tidak berkewajiban lagi membeli susu peternak. Padahal pada tahun 1979-1983 pemerintah sudah berusaha mengimpor sapi perah jenis frisian holstein (FH) sebanyak 80.000 ekor sapi dari Australia dan Selandia Baru (Kompas, 24-01-08). Dengan gebrakan tersebut pemerintah memperoleh banyak manfaat, yakni peningkatan kesejahteraan peternak, bangkitnya ekonomi pedesaan, pengembangan industri minuman, peningkatan gizi masyarakat dan berkurangnya pengangguran. Selama kurun waktu sepuluh tahun lebih, peternak mengalami zaman keemasan dimana ribuan orang terserap menjadi pekerja dengan harga yang kompetitif.
Ambruknya produksi susu nasional terjadi ketika peran industri susu multinasional semakin kuat dalam bisnis susu di Indonesia. Sari Husada (misalnya) sebagai produsen susu bayi terbesar di Indonesia pada Agustus 2006 memutuskan status perusahaan publik menjadi go private dengan penguasaan saham di tangan Nutricia Internasional BV (Belanda) sebesar 93,53 %.
Untuk jangka pendek memang membeli susu bubuk dari Selandia Baru dan Australia lebih murah dengan kualitas yang memang baik. Sesuai dengan prinsip ekonomi, maka dipilihlah impor daripada menyerap susu peternak yang relatif lebih mahal dan produksinya labil. Sikap ini membuat peternak lokal bangkrut, akhirnya banyak yang alih profesi. Malapetaka muncul pada tahun 2006 dimana Australia dan Selandia Baru mengalami kekeringan sehingga pasokan susu ke Indonesia turun. Harga susu melambung, sementara pemerintah tak berdaya. Konsumen susu dalam negeri langsung dihadapkan pada fluktuasi harga susu dunia. Hal itu terjadi pula pada kedelai. Pasca penandatanganan LoI antara pemerintah dan IMF produksi kedelai hancur. Dari kebutuhan 2 juta ton, kita baru bisa memproduksi 0,5 juta ton. Padahal pada tahun 1992 produksi kedelai nasional mencapai 1,8 juta ton (BPS, Statistik Pertanian, Deptan 2003). Dengan regulasi tersebut, pemerintah dipaksa melepas intervensi tata niaga komoditas pertanian, pemerintah harus menurunkan bea masuk impor beberapa komoditas pertanian termasuk kedelai.
Mantan Negara Agraris?
Julukan negara agraris seharusnya membuat Indonesia bangga. Karena memang potensi alamnya begitu besar, namun sayang tidak diolah dengan baik. Yang terjadi justru Indonesia mencoba menjadi negara industri dengan melupakan ketahanan pangannya. Bahkan pasca reformasi, salah satu presiden kita pernah “berceloteh” bahwa Indonesia tidak perlu menjadi negara yang memproduksi pangan sendiri, cukup impor saja karena murah (daripada produksi sendiri mahal) dan jadilah Indonesia negara Industri. Padahal negara industri seperti AS sangat memproteksi petaninya dan tidak melupakan kebutuhan dasar manusia yang satu ini. Sehingga sampai sekarang justru menjadi pemasok 50 % kebutuhan kedelai internasional, jagung, gandum, bahkan juga pengekspor ayam.
Chicken leg quarter (CLQ) seperti paha dan sayap ayam yang diproduksi AS merupakan 60% dari ekspor daging ayam yang mencapai 2,163 juta ton pada tahun 2004. Konsumen AS yang sangat selektif menyebabkan dua bagian ayam tersebut (paha dan sayap) tidak dikonsumsi dan harus “dibuang” ke negara lain. Bisa jadi dengan kekuatan diplomasi AS, barang tersebut masuk Indonesia karena selain harga daging di Indonesia yang tinggi karena harga pakan juga tinggi, pemerintah dihadapkan pada realitas bahwa masyarakat kecil (sampai elit sekalipun) menuntut pasokan kedelai di pasaran mencukupi dan harganya murah. Dengan status sebagai produsen utama kedelai di dunia, AS bisa menawarkan kedelai murah ke Indonesia dengan mekanisme dumping untuk sekedar mencari cara agar CLQ bisa masuk ke tanah air.
Dalam diplomasi politik, ekonomi, militer, dll, selama ini kita banyak “mengalah” (baca : kalah), jangan sampai untuk masalah pangan, kita juga “mengalah” lagi! ■ hnf
Ambarrukmo, 26 Januari 2008
